2018. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO. 2, BN.2018/No.753, jdih.lkpp.go.id : 15 hlm. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing
Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) Pengadaan Jasa Konsultansi: Jenis/Bentuk Peraturan: Surat Edaran Kepala LKPP: Singkatan Jenis: Nomor: 3: Tahun: 2022: Tanggal Ditetapkan: Selasa, 25 Januari 2022: Diunduh Sebanyak: 5.409 kali: Tipe Dokumen
Deskripsi. : Laporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun Anggaran 2021 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kumpulan Perka LKPP tentang Desa adalah kumpulan beberapa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tentang Desa. Didalam artikel ini, Anda akan menemukan salinan Perka LKPP untuk Desa beserta Lampiran-Nya. Dan Anda juga dapat mendownload file-Nya gratis, baik dalam bentuk PDF maupun Doc (Word). 14. Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut dengan Sertifikat Dasar adalah tanda bukti atau dokumen yang diterbitkan oleh LKPP, yang menunjukkan bahwa seseorang telah memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa. jdih.lkpp.go.id -
Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Kategori: Peraturan Kepala LKPP: Nomor: 14: Tahun: 2012: Tanggal Diundangkan: Selasa, 11 Desember 2012: Diunduh Sebanyak: 11.367 kali: Status: Mencabut :
278.31 KB. Peraturan LKPP 9 tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam PBJ Pemerintah merupakan aturan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (5) dan Pasal 72A ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Perpres masih harus diturunkan lagi dalam bentuk Perka LKPP dan hingga saat tulisan ini dipublikasikan, Perka terkait masih belum ada. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mengisi sementara kekosongan aturan, maka saya mencoba mendesain 2 contoh dokumen pengadaan yang dapat digunakan dalam proses pelelangan dalam waktu dekat.
Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Diunduh Sebanyak: 17.423 kali: Tipe Dokumen: Peraturan Hukum: TEU Badan/Pengarang-Tempat Penetapan-Sumber-Subjek-Bahasa-Lokasi-Bidang Hukum-Penandatangan-Urusan Pemerintahan-Peraturan Terkait-Dokumen Terkait-File: 2018018.pdf Unduh File
1.02 MB. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan peraturan tentang Pedoman Swakelola. Peraturan LKPP tentang Pedoman Swakelola ini bernomor 8 Tahun 2018. Pedoman Swakelola LKPP ditandatangani Kepala LKPP Agus Prabowo pada tanggal 8 Juni 2018 dan berlaku setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Tidak ada persentase berapa keuntungan dan berapa overhead-nya. Lebih kemudian lagi contoh ini hanya untuk contoh pekerjaan konstruksi. Bukan untuk pengadaan barang, jasa lainnya atau konsultansi. Parahnya argumen ini dipatahkan oleh Perka LKPP 14/2012 tentang petunjuk teknis Perpres 70/2012. 1. Ketentuan e-Purchasing melalui e-Katalog (Kep. Ka.LKPP No. 122 Tahun 2022 jo. No. 09 Tahun 2021 Training. 2. PENDAHULUAN • Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu ditetapkan Tata Cara Penyelenggaraan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu ditetapkan Tata Cara

rangka penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud diberlakukannya Peraturan Kepala LKPP ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang dibiayai dengan dana APBDesa. 2.
dalam Lampiran Perka LKPP No. 9/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 9 Purwosusilo, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 90.
Peraturan Perundang-undangan. Judul. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. T.E.U. Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Lembaga Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; Diunduh Sebanyak: 9.458 kali: Tipe Dokumen: Peraturan Hukum: TEU Badan/Pengarang: Indonesia. 2021. Nomor Pengundangan. 512. Nomor Tambahan. Tanggal Pengundangan. 18 Mei 2021. Pejabat Pengundangan. Dokumen Peraturan : Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 91 ayat (1) huruf q Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah ditetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
24005cK.