Tanya Jawab PPh Pasal 23 terdiri dari : - Bagaimana apabila terjadi kesalahan pemotongan, penyetoran pelaporan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 4 ayat (2) - Kewajiban Pajak Pemotong PPh Pasal 23. - Kapan Saat Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Perbaikan Mesin ? Baca Juga : Tanya Jawab Seluruh Jenis Pajak. Artikel Tentang PPh Pasal 23.
Melihat Definisi pada poin 1 diatas, maka Wajib Pajak PPh pasal 23 adalah : Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) Bentuk Usaha Tetap (BUT) 4. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23. Deviden. Bunga termasuk premium, dikonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Royalti.
Dalam uraian pasal tersebut antara lain dijelaskan bahwa pada dasarnya imbalan berupa royalti salah satunya adalah imbalan sehubungan dengan penggunaan hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan. Di Pasal 23 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
JAWAB : Besar pph pasal 23 : •PPh pasal 23. tarif x jumlah deviden (bruto) = Rp. 15% x Rp 30,000,000.- = Rp 4,500,000.- •Di potong untuk 22 pemegang saham. 22 x Rp 4,500,000.- = Rp 99,000,000.- 2.Pada tanggal 20 Agustus 2016, PT. Cherry jovanca membayar bunga atas pinjaman, membayarkan bunga kepada PT. Julli Kurniawan sebesar Rp 50.000.000,-? Ada beberapa pertanyaan seputar PPh yg terkait perusahaan tersebut : 1.Perusahaan kami sudah memperoleh KTA dari Inkindo namun SKA dan SBU masih dalam proses pembuatan. Apakah dengan kondisi seperti itu kita sudah bisa dipotong PPh-nya sebesar 4% Final bukan 6% Final ? Jawab: PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Mawar adalah: 15% x Rp50.000.000 = Rp7.500.000. Saat terutang: akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Agustus 2014. Baca Juga: Soal Penjelasan Lebih Lanjut PPh Natura, Ini Kata Dirjen Pajak.
Jawaban: Pemotong PPh Pasal 23. badan pemerintah; subjek pajak badan dalam negeri; penyelenggara kegiatan; bentuk usaha tetap (BUT), atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Wajib Pajak orang pribadi tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Berapa tarif PPh Pasal 23? Jawaban:
Kenapa dari omset, bukan dari keuntungan? Semua pajak penghasilan yang menggunakan metode final menggunakan dasar pengenaan dari omset. Alasannya untuk kemudahan penghitungan. Cocok dengan tujuan pengaturan. Kapan Mulai Berlakunya PP 23? PP 23 menggantikan PP 46. Mulai berlakunya PP 23 sejak 1 Juli 2018. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dikenakan pada penghasulan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.
Contoh jurnal dan cara menghitung PPh pasal 23 dari sudut pandang wajib pajak penerima penghasilan. Untuk memudahkan pemahaman mengenai pencatatan transaksi terkait PPh pasal 23, berikut ini diberikan contoh jurnal dan cara perhitungan PPh pasal 23 dari sudut pandang pihak yang dipotong.
Berikut contoh soal perhitungan PPh Pasal 23 sesuai jenis objek pajaknya: A. Contoh Perhitungan PPh Pasal 23 atas Sewa. Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan harta. GVdu.